Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan LIPI

Dalam upaya meningkatakan pemahaman dalam penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Biro Umum dan Perlengkapan (BUP) LIPI selaku pembina penatausahaan dan pengelolaan BMN di lingkungan LIPI, mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan BMN.  Kegiatan tersebut dilaksanakan di Griya Astoeti Hotel – Cisarua tanggal 12 – 13 Desember 2012 yang dihadiri oleh seluruh petugas BMN di lingkungan satuan kerja LIPI.

Acara dibuka oleh Kepala BUP LIPI, Amas S.E., M.M. mewakili Sekretaris Utama.  Dalam sambutannya, beliau menyampaikan salah satu yang menjadi kendala dalam pengelolaan BMN adalah kurangnya minat membaca perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan BMN. Dengan sosialisasi ini, diharapkan agar semua petugas BMN di setiap satker dapat lebih memahami hal-hal yang harus dilakukan dalam pengelolaan BMN terkait dengan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan.

Menyangkut pengelolaan BMN di LIPI  pertanggal 30 Juni 2012, aset LIPI  yang telah mendapatkan PSP dari DJKN / KPKNL Kementerian Keuangan dan melalui Kepala LIPI telah mencapai  77%, senilai +/- Rp 5,936 Triliun dari total aset LIPI Rp 7,754 Triliun.  Sedangkan  aset dalam kondisi Rusak Berat (Aset Tetap Tidak Digunakan) senilai +/- Rp 20 Miliar yang tersebar di 36 satuan kerja.  Berdasarkan data tersebut, Kepala BUP menghibau agar satuan kerja segera mengajukan PSP atas aset yang dikuasainya terutama gedung bangunan serta mengajukan usulan penghapusan atas aset RB disertai dokumen pendukung sesuai dengan peraturan yang ada.

Gambar Gambar

Pada  sosialisasi ini, dipaparkan beberapa peraturan mengenai pengelolaan BMN oleh narasumber dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan dan Sistem Informasi DJKN Kementerian Keuangan, Bapak Abdul Wahab Iskandar dan Bapak Tamba Limbong.  Peraturan yang dipaparkan antara lain Peraturan Menteri Keungan 96/PMK.06/2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN dan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan BMN berupa Rumah Negara.

Gambar

Pada akhir acara, Kepala BUP berharap semoga kegiatan ini memotivasi seluruh petugas BMN  untuk dapat melakukan pengelolaan BMN lebih baik lagi, tertib hukum, fisik, dan administrasi.  Selain itu, sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan aset negara, BUP akan mengusulkan kepada pimpinan agar pada ulang tahun LIPI 2013, LIPI dapat memberikan penghargaan bagi satuan kerja dengan tata kelola terbaik.

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: